Koordinator Riset Seknas Forum Indonesia
Fortuner SUV Terbaik. Koordinator Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Maulana mengatakan, masyarakat harus mengetahui dan mengawasi pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan, karena uang itu dinikmati kepala daerah.
"Karenanya, setiap kepala daerah harus mengabdi kepada rakyat dengan menjalankan roda pemerintah sebagai media untuk melayani masyarakat," ujar Maulana di Kantor Seknas Fitra, Mampang Prapatan IV, Jakarta Selatan, Minggu (16/12/2012).
Saat ini, lanjutnya, muncul ketimpangan karena pemerintahan daerah lebih banyak menghabiskan 50 persen APBD untuk belanja pegawai, ketimbang belanja modal dan barang yang sangat dirasakan langsung masyarakat.
Sehingga, kepala daerah sejatinya harus menyadari, bahwa program pembangunan harus diorientasikan sebesarnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat.
"Bukan justru untuk kesejahteraan para birokrat dan antek-antek kelompoknya," ucap Maulana.
Ia menjelaskan, sudah begitu banyak fasilitas yang diterima kepala daerah, salah satunya fasilitas daerah. Sehingga, masyarakat harus menyadari dan menuntut perbaikan, agar kepala daerahnya benar-benar memberikan yang terbaik untuk rakyat.
Saat ini saja, merujuk Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2000, kepala daerah banyak mendapatkan tunjangan biasa seperti rumah tangga, pembelian inventaris rumah jabatan, pemeliharaan rumah jabatan, kendaraan dinas, perjalanan dinas, pakaian dinas, dan penunjang operasional.
"Karenanya, setiap kepala daerah harus mengabdi kepada rakyat dengan menjalankan roda pemerintah sebagai media untuk melayani masyarakat," ujar Maulana di Kantor Seknas Fitra, Mampang Prapatan IV, Jakarta Selatan, Minggu (16/12/2012).
Saat ini, lanjutnya, muncul ketimpangan karena pemerintahan daerah lebih banyak menghabiskan 50 persen APBD untuk belanja pegawai, ketimbang belanja modal dan barang yang sangat dirasakan langsung masyarakat.
Sehingga, kepala daerah sejatinya harus menyadari, bahwa program pembangunan harus diorientasikan sebesarnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat.
"Bukan justru untuk kesejahteraan para birokrat dan antek-antek kelompoknya," ucap Maulana.
Ia menjelaskan, sudah begitu banyak fasilitas yang diterima kepala daerah, salah satunya fasilitas daerah. Sehingga, masyarakat harus menyadari dan menuntut perbaikan, agar kepala daerahnya benar-benar memberikan yang terbaik untuk rakyat.
Saat ini saja, merujuk Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2000, kepala daerah banyak mendapatkan tunjangan biasa seperti rumah tangga, pembelian inventaris rumah jabatan, pemeliharaan rumah jabatan, kendaraan dinas, perjalanan dinas, pakaian dinas, dan penunjang operasional.