Minggu, 23 Januari 2011

Menyesalkan sikap ngotot pemerintah

Pengamat Perminyakan, Kurtubi, menyesalkan sikap ngotot pemerintah untuk tetap memberlakukan pembatasan Premium April mendatang. Menurutnya, di tengah kenaikan harga Pertamax, kebijakan itu dinilainya sama dengan menyerahkan harga BBM pada pasar.

“Sekarang, kalau pemerintah melarang masyarakat membeli Premium dan beralih ke Pertamax, itu berarti memaksa masyarakat membeli harga pasar,” kata Kurtubi di sela Workshop Investigasi Isu Korupsi dan Industri Ekstraktif yang diselenggarakan Transparency Internasional Indonesia, Sabtu 22 Januari 2011

Alasannya, kata Kurtubi, rakyat tidak mendapat subsidi sama sekali di harga Pertamax itu. “Ini sama juga melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi,” ucapnya.

Kurtubi mengatakan, MK menyebutkan bahwa penerapan harga pasar adalah bertentangan dengan konstitusi. “Berarti kalau pemerintah memaksakan membeli Pertamax, sama saja pemerintah melanggar konstitusi. Ini bisa memicu impeachment,” ucapnya.

Kurtubi menilai, saat ini tidak ada gejolak dari masyarakat menanggapi rencana itu karena masyarakat belum paham pokok masalahnya. Menurutnya, saat ini rakyat percaya pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Namun, begitu menyadari harus membeli Pertamax yang pada April 2011 diprediksi harganya akan mencapai Rp9.500, gejolak tak terelakkan.

“Saat ini rakyat belum mengerti, begitu mereka mengerti diwajibkan membeli yang Rp9.500 akan timbul gejolak,” kata Kurtubi. “Begitu mengerti, di suruh demo, mereka akan demo besar-besaran,” ucapnya.

Kurtubi juga menilai, kebijakan pemerintah itu tidak tepat. Sebab, berpotensi langkah itu dapat memandekkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi daya beli masyarakat.

Selain itu, Kurtubi juga mengungkapkan sulit untuk tidak menduga ada kepentingan asing dibalik kebijakan tersebut. Menurutnya, minyak adalah bisnis jangka panjang. Nah, dalam kebijakan itu rakyat diwajibkan harus membeli Pertamax langsung.

“SPBU asing akan mendapat luapan jumlah pelanggan yang luar biasa. Mereka bisa langsung membesar dan buka pom bensin di banyak wilayah di Indonesia, di mana keuntungannya dibawa ke luar negeri,” kata Kurtubi.

Menurutnya, sangat logis bila orang curiga ada “hengky pengky” antara operator SPBU asing dengan pembuat kebijakan. “Apa artinya bayar sekian miliar, sekian ratus miliar untuk bisnis yang sedemikian besar. Tetapi saat ini saya memang tidak punya bukti apakah kebijakan menguntungkan dia (asing),” ucapnya.
READ MORE ~>> Menyesalkan sikap ngotot pemerintah

Jumat, 07 Januari 2011

Johannes Maria Trilaksyanto Pujasumarta

Uskup Agung Semarang Monsignor (Mgr) Johannes Maria Trilaksyanto Pujasumarta dilantik hari ini, Jumat (7/1/2011) di Katedral Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci, Kota Semarang, Jawa Tengah. Misa agung dipimpin oleh Kardinal Julius Darmaatmaja SJ.

Mgr Pujasumarta sebelumnya menjabat sebagai uskup di Keuskupan Bandung sejak 15 Mei 2008. Pada 12 November 2010 lalu, Mgr Pujasumarta diangkat sebagai uskup untuk Keuskupan Agung Semarang oleh Paus Benedictus XVI.

Hadir dalam pelantikan tersebut 16 uskup dari seluruh Indonesia. Demikian catatan online Azka tentang Johannes Maria Trilaksyanto Pujasumarta.
READ MORE ~>> Johannes Maria Trilaksyanto Pujasumarta

Rabu, 05 Januari 2011

Sony diduga adalah Gayus

Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana mengatakan, mengunggah (upload) foto paspor Sony Laksono ke jejaring sosial Twitter adalah bagian dari transparansi proses kerja yang dilakukan Satgas. Sony diduga adalah Gayus yang tengah menyamar.

Di paspor Sony, ada foto Gayus dengan menggunakan wig. Denny mengatakan hal ini menanggapi kritik yang dilancarkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan anggota Komisi Hukum, Fahri Hamzah. Intinya, mereka mengatakan, Denny sebaiknya menyerahkan foto tersebut ke kepolisian. Denny menilai tindakan yang dilakukan sah.

"Ini kan didapat dari saling berkoordinasi, bekerja sama. Jadi, Kementerian Hukum dan HAM punya data tentang paspor. Dan ini sudah disampaikan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Jadi, saya hanya menguatkan informasi dari Pak Patrialis. Toh, ini bukan rahasia negara," kata Denny kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (5/1/2011).

Ia menambahkan, mengunggah foto paspor Sony melalui Twitter dilakukan demi penyebaran informasi kepada publik secara efektif. "Ini zaman social media di mana Twitter itu bagian dari alat yang efektif untuk menyebarkan informasi," kata Denny.

Sebelumnya, Priyo mengatakan, secara etika normal, Denny tidak seharusnya memublikasikan foto paspor Sony di ruang publik. "Temuan terakhir Satgas semakin membuat kita geleng-geleng. Saya tidak tahu apakah data mengenai paspor bisa diketahui lebih awal oleh Satgas atau Menkumham atau Polri. Kita mengapresiasi itu semua. Itulah 'hebatnya' Satgas, dalam tanda kutip," ujar Priyo.

Jika polisi belum memperoleh data itu, menurut dia, Satgas seharusnya melaporkan temuannya ke aparat penegak hukum. "Prosedur Denny dengan menaikkannya di Twitter tidak lazim, pasti mengagetkan penegak hukum. Kenapa kok Satgas bisa duluan dari polisi? Apakah karena memang masih investigasi intern atau karena Satgas suka hal yang sifatnya memukau," ujar politisi Golkar ini.

Priyo mengimbau Satgas agar secara terbuka membeberkan segala temuan yang dimilikinya dan tidak memublikasikannya secara sepotong-sepotong. Meski demikian, temuan dokumen paspor yang diduga digunakan Gayus untuk pelesir ke luar negeri merupakan temuan yang akan "menampar" aparat penegak hukum. Demikian catatan online Azka tentang Sony diduga adalah Gayus.
READ MORE ~>> Sony diduga adalah Gayus
 
 
Copyright © 2013 Setan Internet All Rights Reserved
Animal World