Kamis, 27 Oktober 2011

Tujuh pegawai negeri sipil

Tujuh pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sulsel yang menjadi terdakwa korupsi pengadaan TV edukasi untuk sekolah dasar (SD), terancam 20 tahun penjara. Jaksa penuntut umum (JPU) Yusuf Putra menyatakan, terdakwa terbukti bersama-sama terlibat proses tender pengadaan TV edukasi yang merugikan negara Rp1,6 miliar.

Perbuatan mereka telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi No 31/1999 juncto Pasal 55, dengan ancaman kurungan minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun,” tutur dia dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), kemarin.

Tujuh PNS tersebut, yakni ketua panitia tender Sitti Nurbaena dan anggotanya, Suherman Suardy, Syafruddin Mappagiling, Hermin Padaunan, Harkas, Imran Hasbie, dan Sylvia Maria Runturambi. Dalam dakwaannya, yusuf juga sempat menyebutkan nama Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulsel Andi Patabai Pabokori yang bertindak selaku kuasa pengguna anggaran (KPA). Dia yang mengesahkan panitia tender untuk menjalankan proyek Rp6,5 miliar.

“Nanti dilihat dalam persidangan, kemungkinan ada keterlibatan orang lain dalam perkara ini,”tandasnya. Perkara ini juga menyeret Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Khusus (BPSK) Elfis Rizal sebagai terdakwa utama. Namun, berkas pemeriksaan dan persidangan dilakukan terpisah. Dia turut menjalani sidang lanjutan dengan agenda tanggapan jaksa atas pleidoi yang diajukan terdakwa pekan lalu.

JPU Yusuf Putra menyatakan menolak pembelaan tersebut dan menunggu pembuktian saat memasuki materi persidangan. Korupsi di Diknas Sulsel ini terkuak berdasarkan laporan internal Diknas yang menduga adanya mark-up anggaran dalam pengadaan alat bantu pendidikan di SD di 24 kabupaten kota.

Penyidik menemukan adanya penggelembungan harga pembelian televisi, stabilisator, parabola, dan beberapa itempenunjang untuk program TV edukasi yang didesain khusus. Total anggaran proyek ini mencapai Rp6,5 miliar.
READ MORE ~>> Tujuh pegawai negeri sipil

Predikat sebagai wakil rakyat

Predikat sebagai wakil rakyat yang melekat pada jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seharusnya menjadi tanggung jawab menyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Namun, bagaimana jika legislator lebih memilih menekuni kesenangannya ketimbang bertemu warga yang ingin menyampaikan keluh kesahnya? Seperti yang terlihat dalam demonstrasi puluhan mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar (UNM) dan UIN Alauddin di Kantor DPRD Makassar yang memprotes pemadaman listrik. Kendati terbilang isu sensitif karena menyangkut energi,unjuk rasa ini tidak direspons anggota Dewan.

Sebaliknya, sejumlah anggota DPRD malah asyik bermain catur. Pantauan media, puluhan mahasiswa yang mendatangi Kantor DPRD Makassar, sekitar pukul 14.30 Wita, hanya bisa berteriak-teriak di depan ruang-ruang komisi untuk menyuarakan aspirasinya. Awalnya, mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Makassar itu sempat naik ke lantai dua kantor DPRD dengan mendatangi ruangan ketua.

Akan tetapi, tidak seorang pun legislator yang mereka temui. Tidak menemukan legislator di lantai dua, puluhan mahasiswa itu kemudian turun ke lantai satu di mana terletak ruang-ruang komisi, ruang Badan Anggaran serta ruangan Sekretariat DPRD. Mahasiswa sempat menyisir ruang-ruang komisi, tetapi pintu-pintu ruangan tertutup rapat dan tidak seorang pun anggota Dewan yang menerima aspirasi mereka.

Padahal,sekitar pukul 14.30 Wita itu terdapat sejumlah agenda DPRD yang melibatkan banyak anggota Dewan. Salah satunya agenda rapat kerja di Komisi A yang berlangsung rapat komisi maupun rapat panitia khusus (pansus) tentang rancangan perda prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) atau rancangan perda yang mengatur tentang fasilitas umum dan fasilitas khusus. Sementara itu, di ruang Komisi D DPRD Makassar, terlihat dua legislator tengah asyik bermain catur, dan tak peduli dengan unjukrasa.

Dua legislator tersebut yakni Nelson Marnansi Kammisi dari Fraksi Makassar Bersatu (PDS) dan Hamzah Hamid dari Fraksi Partai Amanat Nasional, justru asyik terlihat bermain catur dan tidak berinisiatif menerima aspirasi mahasiswa. Hamzah mengaku kalau dia memang bermain catur.

“Lagi tak ada kerjaan jadi santai tidak apa-apa. Selain itu, menerima aspirasi mahasiswa itu adalah tugas pimpinan Dewan,”ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar itu Sementara itu, mahasiswa melalui pengeras suara menuntut dukungan DPRD ikut mendesak PT PLN Sultanbatara secepatnya mengatasi pemadaman bergilir yang kerap terjadi belakangan ini dan mendesak PLN segera mencari solusi.

“Mana anggota Dewan semua ini,kami mau menyampaikan aspirasi,tapi tidak ada.Ini kantor mereka, mana mereka itu. Masa tidak ada yang berkantor,”teriak salah seorang pengunjuk rasa, kemarin.
READ MORE ~>> Predikat sebagai wakil rakyat

Sabtu, 08 Oktober 2011

Puluhan jembatan gantung

Puluhan jembatan gantung di Kabupaten Muaraenim rusak. Sebagian besi penyangganya sudah keropos, kawat (sling) jembatan lepas dan putus, kayu lapuk serta fondasinya retak dan labil. Kepala Bidang (Kabid) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas PU Bina Marga Muaraenim Fahmi mengakui kondisi ini. Karena itu, pihaknya segera memperbaikinya. “Sekitar 20% dari jembatan yang ada harus segera mendapat penanganan. Untuk itu, mulai tahun ini kita sudah mulai melakukan perbaikan secara bertahap,” ujar Fahmi di Muaraenim kemarin.

Menurut Fahmi, pascatragedi putusnya jembatan gantung di Desa Ujan Mas Lama yang menelan satu korban tewas dan puluhan luka-luka beberapa waktu lalu, pihaknya telah mendata secara detil seluruh jembatan di Kabupaten Muaraenim. Untuk tahun ini, pihaknya akan melakukan rehabilitasi 10 unit jembatan yang ada. Sedangkan, sisa lainnya akan di perbaiki secara bertahap. “Rehabilitasi jembatan kita lakukan sesuai dengan prioritas, yakni dilihat dari yang kondisinya benar-benar sudah urgen dan yang lalu lintasnya paling padat,”kata Fahmi.

Ke depan,bila memungkinkan, pihaknya akan mengganti seluruh jembatan gantung yang ada dengan spesifikasi yang lebih baik. Seperti ukuran tali sling yang lebih besar dan lantai jembatan dari besi. Jadi, jembatan bisa menahan beban lebih berat dan tahan lama. Jembatan gantung yang ada di wilayah Muaraenim tersebar masing-masing 10 unit di Kecamatan Muaraenim, 7 unit di Ujanmas, 6 unit di Gunung Megang, dan 4 unit di Lawang Kidul. Kemudian, ada 3 unit di Talang Ubi, 3 unit di Semende Darat Laut (SDL), 2 unit di Semende Darat Ulu (SDU),1 unit di Semende Darat Tengah (SDT),dan 1 unit Lubai serat 20 di Tanjung Agung.

Seluruh konstruksi jembatan dibangun dari beton dan sling baja dengan lantai kayu. Sedangkan, ukuran jembatan bervariasi mulai panjang 258–16 meter dan lebar dari 1,2–2,7 meter. “Untuk kondisi jembatan belum bisa dipastikan sebab tahun pembuatannya bervariasi. Namun, kita akan terus melakukan pemantauan, khususnya bagi jembatan yang tahun pembuatannya sudah lama,” ujar Fahmi. Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat sama-sama menjaga aset yang telah ada. Seperti, tidak menggunakan jembatan gantung melebihi kapasitas serta tidak melewati jembatan secara bersamaan agar beban tidak bertumpu pada satu titik.

Sedangkan,pihak perusahaan di sekitar desa yang mempunyai jembatan gantung diminta bisa membantu pembangunan tersebut karena dana yang digunakan untuk membuat satu jembatan gantung cukup besar. “Keberadaan jembatan gantung sangat diperlukan guna memperlancar urat nadi dan perekonomian masyarakat desa,”kata dia. Iskandar, masyarakat Desa Guci, Kecamatan Ujanmas, Muaraenim, mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab yang hanya memperbaiki jembatan gantung di desa tersebut. Sebab, masyarakat setempat mengharapkan rehabilitasi total. Kami harap jembatan ini bukan hanya sekedar mendapat perbaikan saja.Tapi direhab total, biar aman saat digunakan warga,”ungkapnya.
READ MORE ~>> Puluhan jembatan gantung
 
 
Copyright © 2013 Setan Internet All Rights Reserved
Animal World